Bekasi, pjminews.com- Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dalam upaya memperkuat pendidikan demokrasi, kepemiluan, serta pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Ruang Teater Reza Hafiz, Kampus II Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jalan Raya Jatiwaringin No. 12, Jaticempaka, Pondok Gede, Senin (3/8/2026), dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Konsolidasi Demokrasi",
Rektor Universitas Islam As-Syafi'iyah Prof. Dr. H. Masduki Ahmad, S.H., M.M, yang membuka kegiatan, menegaskan bahwa kerja sama itu bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif, melainkan komitmen bersama dalam memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan hukum dan peningkatan literasi demokrasi dan kepemiluan.
"Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif, melainkan merupakan komitmen bersama untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan pendidikan hukum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan literasi demokrasi dan kepemiluan," ujar Masduki.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi "menara gading" yang menghasilkan teori semata. Kampus harus hadir sebagai mitra strategis lembaga negara dalam melahirkan kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, serta sumber daya manusia yang memiliki integritas dan komitmen terhadap demokrasi konstitusional.
Karena itu, lanjut Masduki, kerja sama antara Fakultas Hukum UIA dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merupakan langkah yang sangat strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Ia berharap sinergi tersebut dapat melahirkan berbagai program bersama, seperti penelitian, pendidikan politik dan hukum, magang mahasiswa yang memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi di Indonesia.
Sementara Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., MBA yang menjadi keynote speaker pada FGD Konsolidasi Demokrasi, mengatakan, kualitas demokrasi suatu bangsa tidak hanya diukur dari seberapa sering bangsa tersebut menyelenggarakan pemilu, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
"Kepercayaan publik adalah jantung demokrasi. Ketika masyarakat percaya bahwa proses pemilu berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas, maka hasil pemilu akan memperoleh legitimasi yang kuat," ujar Prof. Dailami yang juga Senator RI Dapil DKI ini.
Pada sesi Focus Group Discussion, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sekaligus Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP unsur Bawaslu DKI Jakarta Reki Putera Jaya, S.H., M.H., mengingatkan pentingnya meningkatkan partisipasi politik generasi muda.
”Partisipasi Generasi Z dan Generasi Alfa untuk mencoblos sangat rendah sehingga perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Pembicara lain Dr. Heru Widodo, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, menyoroti pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang sulit diberantas.
Ia menceritakan pengalamannya menangani sejumlah sengketa pemilu 2024, yang menurutnya cukup rumit.
Diskusi cukup hangat, sejumlah pertanyaan kritis meluncur dari floor yang menyoroti kelemahan, kecurangan dan ketidak adilan pemilu lalu.***(pjmi/aboe)
LEAVE A REPLY