Ada kalimat pendek yang belakangan beredar di grup-grup percakapan kita, dan saya kira layak dibaca pelan-pelan : Presiden AS Donald Trump sudah menawarkan lima ribu dolar untuk setiap orang dewasa yang mendukung dia pada Pemilu. Toh kalah juga.

Kalimat itu sederhana, tetapi isinya menampar. Lima ribu dolar kira-kira setara Rp 80 juta rupiah. Di negeri kita, angka sebesar itu bisa membeli sepeda motor, membayar uang muka rumah, atau menutup biaya kuliah anak beberapa semester. Kita terbiasa mendengar suara pemilih dihargai jauh lebih murah : seratus ribu, dua ratus ribu, sekantong sembako, atau amplop yang diselipkan menjelang subuh.

Maka pertanyaan yang mengganggu saya sejak membaca kalimat itu adalah ini : mengapa tawaran sebesar itu gagal di sana, sementara tawaran sekecil itu masih sering berhasil di sini? Dan apa yang harus kita kerjakan agar Pemilu 2029 menghadirkan pemandangan serupa di Indonesia?

***

Faktanya begini. Pada konvensi Partai Republik di Dallas, Trump berjanji membagikan "dividen" 5.000 dolar kepada setiap warga negara dewasa jika Republik menang, dengan syarat partainya menguasai DPR dan Senat sekaligus. Janji itu ia ulang berkali-kali sepanjang Oktober. Tanpa bosan. Tanpa tahu malu. Hasilnya, Demokrat justru merebut kedua kamar Kongres dan membalik setidaknya tujuh kursi Senat, antara lain di Kansas, Iowa, Texas, dan Ohio. Di Kansas, Demokrat memenangi kursi Senat untuk pertama kalinya sejak 1932.

Yang paling mencolok adalah anak-anak muda. Partisipasi pemilih muda menjadi yang tertinggi kedua untuk pemilu sela dalam tiga puluh tahun terakhir, hanya kalah dari 2018. Keunggulan Demokrat di kalangan pemilih muda melonjak dari 14 poin pada 2024 menjadi 35 poin tahun ini. Sekitar separuh pemilih muda mengaku marah atas keadaan negeri, dan mayoritas pemilih di bawah 45 tahun menyebut suara mereka sebagian merupakan penolakan terhadap Trump. Itulah arus muda yang dimaksud kalimat viral, yang saya kutip dari tulisan Dahlan Iskan, tadi. Namun opini yang matang tidak boleh berhenti pada kekaguman. Ada dua catatan yang perlu diletakkan di meja.

Pertama, janji Trump bukan amplop serangan fajar. Ia adalah janji kebijakan yang diumumkan terbuka, bersyarat, dan harus lolos lewat undang-undang. Justru karena terbuka, janji itu bisa diperiksa. Biayanya ditaksir sekitar 1,35 triliun dolar, dan tidak jelas bagaimana pembayarannya akan bekerja atau apakah legal. Pemilih Amerika tidak menolak uang; mereka menolak janji yang tidak masuk akal, sambil merasakan langsung dampak kebijakan. Tarif yang agresif dan perang dengan Iran yang mendongkrak harga energi ikut menjatuhkan tingkat penerimaan Trump.

Kedua, politik Amerika tetap dibanjiri uang. Kandidat DPR dan Senat membelanjakan rekor 3,7 miliar dolar, dan Demokrat mengeluarkan 800 juta dolar lebih banyak daripada Republik. Jadi pelajarannya bukan bahwa uang tidak berperan. Pelajarannya lebih halus : di sana uang membeli iklan dan gagasan yang bisa dibantah, bukan membeli bilik suara. Pemilih tetap merasa merdeka di balik tirai.

Sekarang mari bercermin. Di negeri kita, politik uang sudah begitu lama hadir sampai nyaris dianggap adat. Ada istilah yang akrab di telinga : serangan fajar, "nomor piro wani piro", hingga ungkapan "ambil uangnya, jangan pilih orangnya". Ungkapan terakhir itu terdengar cerdas, tetapi sebenarnya menyedihkan. Ia mengakui jual beli suara sudah lumrah, dan perlawanan kita hanya sebatas mengakali pembeli.

Lebih halus dari amplop adalah bantuan sosial yang digelontorkan berdekatan dengan hari pemungutan suara, dengan wajah pejabat atau kandidat menempel di kemasannya. Uang negara berubah rupa menjadi utang budi pribadi. Pemilih tidak merasa disuap; ia merasa ditolong, dan karena itu merasa wajib membalas.

Padahal kita punya modal yang sama dengan Amerika : pemilih muda. Pada Pemilu 2024, milenial dan Gen Z sudah mencakup lebih dari separuh daftar pemilih tetap, sekitar 55 persen, dan pada 2029 porsinya akan makin besar. Mereka tumbuh bersama internet, terbiasa membandingkan informasi, dan paling keras merasakan sulitnya mencari kerja serta mahalnya rumah. Merekalah yang paling mungkin menjadi arus baru, asalkan suara mereka tidak dipandang sebagai komoditas, dan mereka sendiri tidak memandangnya begitu.

***

Lalu apa yang harus dikerjakan menuju 2029? Setidaknya, menurut saya, ada empat hal yang harus dikerjakan bagi mereka yang menginginkan perubahan.

Pertama, memindahkan kemarahan dari ruang keluh ke bilik suara. Anak muda Amerika marah, lalu datang memilih. Anak muda kita sering marah di media sosial, lalu golput karena merasa semua sama saja. Sikap apatis justru memberi ruang paling lega bagi pembeli suara, sebab makin sedikit pemilih yang sadar, makin murah ongkos membeli sisanya.

Kedua, mengubah cara kita menimbang janji. Janji yang terbuka, terukur, dan bisa dihitung adalah bagian sah dari demokrasi; amplop yang diam-diam bukan. Pemilih perlu dibiasakan bertanya: dari mana uangnya, bagaimana caranya, dan siapa yang menanggung iakibatnya. Di sinilah media, kampus, dan organisasi masyarakat sipil punya pekerjaan rumah besar.

Ketiga, memisahkan bansos dari musim kampanye. Bantuan sosial adalah hak warga, bukan hadiah kandidat. Aturan yang tegas soal waktu penyaluran, larangan atribut politik, dan pengawasan yang sungguh-sungguh akan memutus mata rantai utang budi yang selama ini dipelihara.

Keempat, penegakan hukum yang tidak pilih kasih. Selama pemberi dan penerima amplop jarang benar-benar diproses, politik uang akan dianggap risiko kecil dengan keuntungan besar. Bawaslu dan penegak hukum perlu menunjukkan bahwa membeli suara adalah jalan pintas menuju kekalahan, bukan kemenangan.

Saya tidak sedang mengatakan Amerika lebih baik dalam segala hal. Demokrasi di sana juga punya luka: polarisasi, ongkos kampanye yang gila-gilaan, dan pengaruh pemodal besar. Tetapi pada satu titik, mereka memberi pelajaran yang jernih. Ketika hidup sehari-hari terasa makin berat, pemilih tidak bisa dibujuk dengan janji uang, sebesar apa pun angkanya. Mereka menagih kenyataan.

Kalimat "toh kalah juga" semestinya tidak hanya kita baca sebagai kabar dari seberang lautan. Ia bisa menjadi cita-cita. Bayangkan suatu hari di 2029, ada kandidat yang menebar amplop di mana-mana, lalu kalah telak, dan orang-orang di warung kopi berkata dengan senyum: sudah bagi-bagi uang, toh kalah juga.

Hari itu, kita boleh mengatakan bahwa demokrasi kita mulai matang. Hari itu kita boleh berteriak keras, bahwa kita sudah merdeka. Dan bahwa suara kita tidak bisa dibeli. 

*) Staf Akademik Fakultas Psikologi, Komunikasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Indonesia