Jakarta, pjminews.com Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) memberikan perhatian serius terhadap persoalan kebebasan pers yang mengemuka dalam kesaksian jurnalis senior Aiman Witjaksono pada persidangan Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 12 November 2026.

Persoalan penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana merupakan isu penting bagi masa depan kemerdekaan pers. Masalah ini melampaui kepentingan seorang wartawan, perusahaan media, atau perkara hukum tertentu. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat kepada pers sebagai saluran informasi dan sarana mencari kebenaran.

SAJID berpandangan bahwa produk jurnalistik memiliki karakter dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri yang dilindungi undang-undang. Karena itu, penggunaannya dalam proses pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, tanpa mengabaikan perlindungan profesi wartawan.

Penggunaan rekaman pemberitaan untuk membuktikan suatu pernyataan tidak boleh secara otomatis menjadikan wartawan bertanggung jawab atas pernyataan narasumber, apalagi membuka peluang intimidasi terhadap kerja redaksi.

SAJID menegaskan bahwa ruang redaksi bukanlah perpanjangan tangan ruang penyidikan. Wartawan bertugas mencari, memeriksa, dan menyampaikan informasi demi kepentingan publik, bukan menjadi instrumen pengumpulan keterangan bagi penuntutan pidana.

ANCAMAN TERHADAP KEPERCAYAAN NARASUMBER

Hubungan wartawan dan narasumber dibangun atas dasar kepercayaan. Apabila setiap wawancara berpotensi menyeret wartawan atau narasumber ke dalam persoalan hukum, masyarakat dapat semakin enggan memberikan informasi, termasuk mengenai penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan kebijakan, dan persoalan publik lainnya.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan chilling effect atau efek gentar, yakni keadaan ketika seseorang membatasi kebebasan berbicara karena khawatir menghadapi konsekuensi hukum. Dampaknya dapat melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan sekaligus mengurangi hak masyarakat memperoleh informasi.

Ketika narasumber takut berbicara dan wartawan takut mewawancarai, masyarakatlah yang kehilangan hak untuk mengetahui.

Namun, perlindungan terhadap narasumber bukan berarti membenarkan penyebaran fitnah atau informasi yang tidak terverifikasi. Wartawan tetap wajib menjalankan prinsip tabayyun, menjaga akurasi, keberimbangan, independensi, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

PENGUATAN UU PERS MENJADI KEBUTUHAN MENDESAK

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan kemerdekaan pers. Pasal 4 ayat (4) menjamin hak tolak wartawan untuk melindungi identitas sumber berita yang wajib dirahasiakan, sedangkan Pasal 8 menegaskan perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya.

Perlindungan tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026. Putusan itu mempertegas pentingnya mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sebelum penerapan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi.

SAJID memandang putusan tersebut sebagai kemajuan penting. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kepastian dan kesamaan pemahaman antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dewan Pers, serta perusahaan pers.

Karena itu, SAJID mendorong penguatan UU Pers, khususnya mengenai batas penggunaan produk jurnalistik dalam pembuktian pidana, perlindungan bahan kerja redaksi yang bersifat rahasia, hak tolak, dan mekanisme pemeriksaan wartawan.

SAJID menegaskan bahwa perlindungan profesi bukanlah tuntutan kekebalan hukum bagi wartawan. Produk jurnalistik dapat memiliki relevansi dalam pembuktian yang sah, tetapi penggunaannya harus menghormati hak profesi dan tidak boleh menjadi sarana kriminalisasi pers.

Dalam perkara Dokter Tifa, SAJID menghormati independensi majelis hakim dan proses hukum yang berlangsung. Perhatian SAJID tertuju pada pencegahan preseden yang dapat menghambat kerja jurnalistik pada masa mendatang.

LIMA SERUAN SAJID

Atas dasar tersebut, Serikat Jurnalis Muslim Indonesia menyampaikan lima seruan.

1. Mendesak aparat penegak hukum menghormati UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, hak tolak wartawan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

2. Mendorong penguatan UU Pers untuk menjamin perlindungan profesi, kerahasiaan narasumber, dan kepastian batas penggunaan produk jurnalistik dalam proses pembuktian pidana.

3. Meminta Dewan Pers memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum serta menyusun pedoman pemeriksaan wartawan dan penanganan perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik.

4. Mengajak organisasi profesi, perusahaan pers, akademisi, dan masyarakat sipil memperjuangkan perlindungan kemerdekaan pers sebagai kepentingan publik.

5. Menegaskan kewajiban seluruh wartawan menjunjung tinggi kebenaran, tabayyun, keberimbangan, independensi, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya.

Bagi SAJID, kemerdekaan pers memiliki hubungan langsung dengan tegaknya keadilan dan demokrasi. Negara membutuhkan penegakan hukum yang kuat, sekaligus pers yang merdeka dan masyarakat yang berani menyampaikan informasi.

Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID)

Bachtiar Nasir